Trump Timbulkan Kontroversi Baru: Proyek Tenaga Surya dan Angin Bisa Terhambat “Rem Darurat”

Pada 20 Agustus, Presiden Donald Trump kembali membuat pernyataan berani di Truth Social—mengklaim bahwa bahkan di wilayah yang menghadapi kekurangan listrik, pemerintahannya akan berhenti menyetujui proyek energi surya atau angin baru. Ia menyatakan, "Kami tidak akan lagi menyetujui proyek energi angin atau surya yang merusak lahan pertanian. Era kebodohan Amerika berakhir sekarang!"

Pernyataan ini mengguncang industri energi terbarukan. Bahkan, bulan lalu, pemerintah federal telah memperketat proses persetujuan untuk proyek-proyek energi terbarukan, dengan semua keputusan akhir kini berada di tangan Menteri Dalam Negeri Doug Burgum. Proyek-proyek yang sebelumnya berjalan lancar kini menghadapi risiko terhenti. Komentar terbaru Trump semakin meningkatkan kekhawatiran para pelaku bisnis di sektor ini.

Energi Terbarukan sebagai Kambing Hitam?

Trump menuding energi bersih sebagai penyebab kenaikan harga listrik. Ia berpendapat bahwa seiring dihapuskannya sumber daya listrik tradisional seperti batu bara, sementara industri baru seperti pusat data meningkatkan konsumsi listriknya secara drastis, operator jaringan listrik terbesar di negara itu, PJM Interconnection, mengalami ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, yang mendorong kenaikan harga. Dalam lelang kapasitas terbaru, harga kapasitas listrik baru PJM melonjak 22% dibandingkan tahun lalu.

Namun, penelitian menunjukkan gambaran yang berbeda. Menurut analisis Laboratorium Nasional Lawrence Berkeley, cara tercepat untuk mengatasi kesenjangan pasokan listrik sebenarnya adalah melalui proyek-proyek tenaga surya dan penyimpanan energi. Proyek-proyek ini merupakan mayoritas proyek yang saat ini sedang menunggu untuk terhubung ke jaringan listrik. Dengan kata lain, "masalah" yang dituduhkan Trump sebenarnya merupakan solusi potensial.

Reaksi Berantai Kemunduran Kebijakan

Sejak kembali ke dunia politik, Trump tak henti-hentinya menyerang energi bersih. "Rencana Amerika Hebat" yang ia dukung secara langsung mengakhiri keringanan pajak untuk energi bersih dan menghapus subsidi pembelian kendaraan listrik. Kebijakan-kebijakan ini telah menjadi pendorong penting transisi energi Amerika selama beberapa tahun terakhir, tetapi kini menghadapi pembalikan total.

Lebih parah lagi, pemerintahan Trump juga mengenakan tarif pada baja dan tembaga—material utama yang digunakan dalam turbin angin dan panel surya. Kenaikan tarif ini telah menyebabkan biaya konstruksi yang lebih tinggi untuk proyek-proyek tersebut, yang semakin menekan perkembangan industri tersebut.

Selain itu, pada 18 Agustus, Menteri Pertanian AS Brooke Rollins mengunggah di X (sebelumnya Twitter) bahwa Departemen Pertanian tidak akan lagi mendukung pembangunan proyek tenaga surya dan angin di lahan pertanian. Awal bulan ini, Gubernur Nevada, Joe Lombardo, secara terbuka mengeluhkan pembekuan proyek-proyek tenaga surya lokal akibat perintah eksekutif, yang menurutnya sangat menghambat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas jaringan listrik.

Perspektif yang Seimbang

Di permukaan, logika Trump tampak seperti "melindungi lahan pertanian dan memastikan keamanan energi," tetapi pada tingkat yang lebih dalam, hal itu dipengaruhi oleh sikap politik dan melayani kepentingan energi tradisional. Energi bersih di AS bukan hanya isu lingkungan—tetapi juga terkait dengan dinamika industri di masa depan dan daya saing internasional.

Pasar listrik memang menghadapi tantangan pasokan dan permintaan, tetapi menyalahkan sepenuhnya pada tenaga surya dan angin terlalu menyederhanakan keadaan. Faktanya, tenaga surya terdistribusi dan penyimpanan energilah yang dapat secara fleksibel mengisi kesenjangan dan meringankan beban jaringan listrik. Jika AS menghentikan pengembangan energi terbarukan pada saat kritis ini, hal itu mungkin akan menguntungkan beberapa perusahaan energi tradisional untuk sementara, tetapi dalam jangka panjang, hal itu dapat melemahkan daya saing negara tersebut dalam teknologi energi terbarukan.

Secara global, baik Eropa maupun Tiongkok sedang menggenjot upaya energi terbarukan mereka. Jika AS menarik rem darurat di sektor ini, kemungkinan besar negara tersebut harus membayar harga yang lebih tinggi di masa mendatang untuk mengejar ketertinggalan.